SURABAYA | Rohanews – Menghadapi ancaman cuaca kemarau ekstrem yang berpotensi memicu krisis air bersih di sejumlah daerah, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Harisandi Savari, S.Pt., mendesak adanya langkah mitigasi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di daerah rawan kekeringan, dapat terpenuhi.
Harisandi mengungkapkan bahwa pihaknya di DPRD Jawa Timur telah melakukan koordinasi intensif dengan dinas terkait, khususnya tiga bidang di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jawa Timur, guna mematangkan skenario penanganan dampak kemarau ekstrem.
"Melihat kondisi cuaca ekstrem saat ini, bahkan di luar negeri suhu bisa mencapai 35 hingga 40 derajat celcius, tentu mitigasi yang paling utama adalah bagaimana kantong-kantong air ini bisa segera didistribusikan sebagai bantuan oleh pemerintah provinsi," ujar Harisandi.
Lebih lanjut, politisi tersebut menekankan pentingnya sinergitas antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Ia berharap kolaborasi yang baik dapat mempercepat penanganan titik-titik kekeringan di daerah.
"Pemerintah provinsi harus berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten. Selain itu, kami juga mendengar bahwa para Kepala Desa sudah bersiap melakukan berbagai langkah untuk memastikan warganya tidak kekurangan air. Koordinasi bahu-membahu dari tingkat desa, kabupaten, hingga provinsi sangat diperlukan," tegasnya.
Terkait program infrastruktur air, Harisandi menilai pemerintah sebenarnya telah menjalankan sejumlah upaya, seperti pembuatan sumur bor, program sambungan rumah, hingga pembangunan area resapan di permukiman warga. Namun, ia menyoroti anomali cuaca yang sering terjadi, khususnya di Pulau Madura.
"Uniknya di Madura, ketika musim hujan, debit air sangat melimpah. Tetapi begitu masuk kemarau, air menjadi sangat minim. Maka dari itu, pemerintah kabupaten dan provinsi harus bisa menyetok air, sehingga ketika masyarakat membutuhkan, air bersih bisa langsung dan cepat dikirim," jelasnya.
Selain itu, Harisandi juga memberikan catatan kritis terhadap keberadaan embung di sejumlah daerah. Menurutnya, infrastruktur penampung air tersebut belum berfungsi maksimal dalam menyalurkan air ke masyarakat sekitar saat kemarau tiba.
"Embung memang ada di beberapa titik, tetapi sayangnya tidak mampu mendistribusikan air bersih ke desa-desa di sekitarnya. Saya rasa hal ini harus segera dievaluasi dan dimitigasi oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi, agar masalah kekurangan air ini memiliki solusi jangka panjang," pungkas Harisandi.