MALANG | Rohanews- Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menerima sejumlah keluhan krusial terkait tata kelola lingkungan dan infrastruktur saat melaksanakan agenda reses di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, pada Rabu (19/11/2025).
Fokus utama aspirasi masyarakat meliputi peningkatan volume limbah yang tidak tertangani serta kemacetan lalu lintas yang dinilai belum sejalan dengan upaya pembenahan tata kota.
Terkait isu lingkungan, Puguh menyoroti bahwa pesatnya pertumbuhan kawasan pemukiman, rumah kos, dan restoran telah memicu lonjakan produksi limbah rumah tangga secara signifikan. Namun, percepatan ekspansi ini tidak diimbangi dengan ketersediaan dan kedisiplinan dalam penyediaan instalasi pengolahan limbah.
Aspirasi senada disampaikan oleh warga Perumahan Joyogrand yang mendesak pemerintah memprioritaskan pengolahan limbah karena telah berdampak langsung pada kualitas hidup. Puguh menegaskan bahwa idealnya setiap kawasan perumahan wajib memiliki instalasi pengolahan limbah mandiri.
Selain masalah lingkungan, Anggota Komisi E DPRD Jatim ini juga memberikan perhatian khusus pada fenomena kemacetan yang semakin mengkristal seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan eskalasi penduduk yang masif.
Puguh mengidentifikasi permasalahan utama:
Infrastruktur jalan yang tidak lagi memadai.
Penggunaan kendaraan pribadi yang tidak terkendali.
Puguh menilai persoalan tersebut harus ditangani melalui kebijakan yang terintegrasi. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai merancang sistem transportasi terpadu di wilayah Malang Raya.
Kendati demikian, ia menekankan bahwa penyediaan transportasi publik yang layak harus disertai dengan intervensi berupa pembatasan penggunaan kendaraan pribadi serta peningkatan aksesibilitas antarwilayah untuk mengurai kemacetan secara efektif.
Di luar isu infrastruktur, Puguh juga mengkritisi lemahnya sosialisasi program pengembangan ekosistem digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, meskipun program tersebut ada, kurangnya sosialisasi menyebabkan implementasinya tidak berjalan optimal, padahal digitalisasi sangat penting untuk kesinambungan pasar pelaku usaha. Menutup keterangannya, Puguh menegaskan bahwa penyelesaian masalah di Kota Malang harus dilakukan secara serempak (simultan).
Sinergi kebijakan antara pemerintah kota dan provinsi sangat diperlukan untuk menata ulang perencanaan ruang, pengelolaan lingkungan, dan manajemen transportasi agar mampu mengimbangi laju pertum buhan kota.