SURABAYA | ROHANEWS— Eskalasi ketegangan antara Partai NasDem dan media massa nasional, Tempo, berlanjut ke wilayah Jawa Timur.  

Menyusul keberatan atas konten pemberitaan dan siniar (podcast) yang dinilai menyudutkan Ketua Umum Surya Paloh, jajaran pengurus wilayah NasDem Jawa Timur menuntut akuntabilitas publik dan transparansi proses verifikasi jurnalistik yang dilakukan media tersebut.

Aksi damai yang digelar oleh kader di berbagai daerah ini menandai babak baru dalam diskursus mengenai batasan antara kritik jurnalistik dan pembingkaian (framing) politik 

Keberatan Atas Akurasi dan Sumber Informasi

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Timur, Aminurokhman, secara resmi menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara fakta internal partai dengan narasi yang dibangun oleh Tempo. Pihaknya menyoroti tiga aspek fundamental dalam sengketa ini:

 1. Validitas Data Narasi pemberitaan dinilai tidak berbasis pada realitas objektif organisasi.

 2. Integritas Figur Publik Adanya anggapan bahwa pemberitaan tersebut merupakan upaya sistematis untuk mendiskreditkan marwah pimpinan partai.

 3. Kredibilitas Narasumber NasDem meragukan kompetensi sumber informasi yang digunakan Tempo dalam menyusun laporan tersebut.

"Pertanyaannya adalah siapa yang diverifikasi? Apakah sumber tersebut memiliki kapasitas untuk memberikan informasi akurat mengenai kondisi internal kami?" ujar Aminurokhman saat mempertanyakan proses verifikasi media tersebut .

MekanismeMediasi dan Kebebasan Pers

Meskipun pihak manajemen Tempo dilaporkan telah menyampaikan permohonan maaf sebagai bentuk respon awal atas keberatan kader di Jakarta dan Banten, hal tersebut tidak menyurutkan langkah DPW NasDem Jatim untuk tetap menyuarakan aspirasi mereka secara publik.

Aksi ini dipandang bukan sekadar luapan emosi massa, melainkan bentuk uji publik terhadap produk jurnalistik. Dalam perspektif komunikasi politik, gerakan ini menunjukkan loyalitas kader di tingkat akar rumput terhadap simbol kepemimpinan partai yang sedang diuji oleh pemberitaan media 

Upaya Strategis dan Jalur Konstitusional

NasDem Jawa Timur menegaskan bahwa seluruh poin keberatan kader telah dirangkum untuk diteruskan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Ketua Umum Surya Paloh. Langkah ini diambil guna menentukan apakah sengketa ini akan dibawa lebih lanjut melalui mekanisme konstitusional, seperti melalui Dewan Pers, sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Meskipun pintu maaf telah dibuka secara organisatoris, Aminurokhman menegaskan bahwa catatan terhadap profesionalisme media dalam kasus ini akan tetap menjadi evaluasi penting.