SIDOARJO | rohanews – Program Makan Bergizi Gratis (BGN) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto kini dipandang sebagai strategi multisektoral yang tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga penguatan ekonomi kerakyatan.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim bidang kesehatan Doktor ,dr Benjamin Kristianto , MARS ,Mkes dalam agenda Sosper tentang pemaparan terkait efektivitas penanggulangan stunting di tingkat nasional.
Menurut ketua Kesehatan Indonesia Raya ( KESIRA ) Jawa Timur , cakupan awal program ini memang difokuskan pada penanganan stunting dengan sasaran yang komprehensif, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak sekolah dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. ,
Namun dalam implementasinya, program ini telah meluas menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jatim ini menjelaskan Pemberdayaan terkait tenaga Kerja dan Ekonomi Desa , ia menekankan bahwa program BGN memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar lokasi satuan pelayanan. Ia menggarisbawahi bahwa terdapat aturan tegas dalam struktur Badan Gizi Nasional (BGN) yang mewajibkan keterlibatan warga setempat.
"Program ini tidak hanya sebatas gizi atau stunting, tetapi meluas dengan memberikan lapangan pekerjaan. Aturan dari BGN jelas, minimal 30% tenaga kerja harus berasal dari orang-orang setempat," ujar pria asal Dapil 2 Sidoarjo pada Minggu ( 22/2/2026 ).
Selain penyerapan tenaga kerja, program ini mewajibkan penggunaan pemasok (supplier) lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan.
Tujuannya adalah agar perputaran uang tetap berada di desa atau kecamatan tersebut, sehingga perekonomian daerah bergerak secara signifikan.
Tantangan Implementasi di Lapangan
Meski memiliki konsep yang ideal, lanjut Benjamin ,menyayangkan masih adanya kendala di lapangan.
Ia menyoroti beberapa Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) yang masih mempekerjakan orang dari luar wilayah. Selain itu, masalah rantai pasok juga menjadi catatan penting.
Ia mencontohkan situasi di Kabupaten Sidoarjo, di mana seharusnya kebutuhan bahan pokok diambil dari wilayah Sidoarjo atau bahkan lebih spesifik dari kecamatan yang sama.
"Masih banyak supplier yang diambil dari luar Jawa Timur atau luar kabupaten. Ini membuat konsep awal untuk menghidupkan ekonomi tempatan menjadi tidak tercapai. Perlu sosialisasi lebih masif agar aturan keterlibatan lokal ini dipatuhi," tegasnya.
Ada filosofi di sebutkan "Sekali Mendayung, Tiga Pulau Terlampaui"
" Saya berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi agar program BGN ini benar-benar menjadi solusi sapu jagat. Ia mengibaratkan program ini sebagai upaya mendayung satu perahu untuk mencapai tiga tujuan besar sekaligus , " terangnya .
Adapun tiga target utama tersebut adalah , masih terang Benjamin ,Penurunan angka stunting secara nasional.
Peningkatan ekonomi masyarakat bawah.
Penciptaan lapangan pekerjaan yang luas di daerah.
Dengan pengawasan dan komitmen pada aturan pemberdayaan lokal, Benjamin optimis bahwa program BGN akan menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas yang sehat dan mandiri secara ekonomi. ( Rofik )