SURABAYA | Rohanews - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Hj. Ma'mulah Harun, secara tegas mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani bencana kekeringan yang melanda sejumlah kabupaten/kota.
Salah satu solusi utama yang didorong adalah pembangunan dan pemasangan sumur bor secara proporsional di titik-titik rawan krisis air.
Langkah ini dinilai sangat mendesak mengingat musim kemarau panjang tahun ini telah mengakibatkan banyak sumber mata air warga mengering, sehingga berdampak langsung pada aktivitas harian masyarakat hingga ancaman gagal panen di sektor pertanian.
"Banyak daerah yang saat ini mengalami kekeringan ekstrem. Dampak paling nyata di lapangan adalah mayoritas masyarakat kita sangat kesulitan mendapatkan akses air bersih, bahkan untuk sekadar kebutuhan dasar sehari-hari seperti minum, memasak, dan sanitasi," terang Ma'mulah saat ditemui oleh awak media di ruang kerjanya, Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Surabaya, pada Jumat (10/7/2026).
Politisi perempuan yang juga merupakan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa dropping air bersih menggunakan truk tangki yang selama ini dilakukan oleh pemerintah hanyalah solusi jangka pendek. Untuk penyelesaian jangka panjang, infrastruktur seperti sumur bor dalam (deep well) harus segera dibangun.
Lebih lanjut, ia meminta agar pemasangan sumur bor ini dilakukan secara "proporsional". Artinya, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan pemetaan hidrologi yang akurat sehingga pembangunan sumur bor tepat sasaran, berada di wilayah dengan tingkat keparahan krisis air tertinggi, dan tidak merusak ekosistem air tanah di sekitarnya.
Ma'mulah tidak menampik bahwa pengadaan dan pemasangan sumur bor berskala besar ini membutuhkan alokasi anggaran yang cukup fantastis. Meski demikian, ia menilai hal tersebut merupakan bentuk kehadiran negara di tengah penderitaan rakyat. Ia mendesak Pemprov Jatim untuk berani memprioritaskan pos anggaran tersebut, baik melalui APBD murni, Perubahan APBD (P-APBD), maupun pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) jika situasi ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana.
"Pemprov Jatim harus proaktif mengamankan anggarannya. Jangan sampai ada alasan ketiadaan dana saat rakyat menjerit kehausan. Sumur bor ini adalah investasi infrastruktur vital yang bisa menyelesaikan masalah tahunan di wilayah Jawa Timur yang selalu menjadi langganan kekeringan," tegasnya.
Sebagai wakil rakyat yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim IV yang meliputi Kabupaten Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi, Ma'mulah sangat memahami betul kondisi geografis di daerah tapal kuda yang kerap menjadi langganan kekeringan saat fenomena cuaca ekstrem melanda.
"Oleh karena itu, saya minta dengan sangat kepada Organisasi Perangkat Daerah OPD yang terkait—baik itu Dinas Pekerjaan Umum PU, Dinas Perumahan Rakyat, maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD untuk segera duduk bersama dan menganggarkan pengadaan sumur bor ini. Kita harus bergerak cepat untuk mengatasi kesulitan air bersih akibat cuaca ekstrem di musim kemarau ini sebelum dampaknya semakin meluas," pungkas Ma'mulah. (Rofik)