Surabaya l rohanews - Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jawa Timur, Nyono, memberikan klarifikasi terkait isu penolakan operasional Bus Trans Jatim di wilayah Malang Raya. Nyono menegaskan bahwa kondisi di lapangan bukanlah penolakan mutlak, melainkan adanya aspirasi dari para pelaku transportasi lokal yang memerlukan ruang dialog dan komunikasi lanjutan.
Fokus penyesuaian rute ini salah satunya berada di jalur masuk menuju kawasan Arjosari. Menurut Nyono, beberapa paguyuban moda transportasi lokal atau angkutan kota (biasa disebut Len oleh warga Malang) masih menyampaikan sejumlah keberatan terkait irisan rute.
"Untuk masuk ke area Arjosari memang membutuhkan daya upaya (effort) yang cukup besar, karena di sanalah titik temu seluruh kepentingan jalur angkutan kota (Len) berada. Kami tidak tinggal diam, saat ini proses komunikasi dan pembicaraan terus kami lakukan secara persuasif di tingkat bawah bersama pihak paguyuban," ujar Nyono pada Senen ( 13/7/2026 ).
Nyono menjelaskan bahwa penetapan rute Trans Jatim sejak awal didesain untuk menjalankan tugas strategis dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu meramaikan kembali terminal-terminal bertipe B yang dikelola oleh pemerintah provinsi.
Oleh karena itu, pada Koridor 1, armada Trans Jatim sengaja tidak diarahkan langsung masuk ke Arjosari (yang merupakan Terminal Tipe A), melainkan dioptimalkan untuk menghubungkan tiga terminal
Tipe B utama di Malang Raya:
Terminal Batu (Kota Batu)
Terminal Landungsari (Kabupaten/Kota Malang)
Terminal Hamid Rusdi (Kota Malang)
"Terminal Hamid Rusdi yang dulunya tergolong sepi, saat ini pergerakannya sudah mulai ramai dan hidup kembali. Ini membuktikan bahwa kehadiran Trans Jatim mampu menstimulasi aktivitas ekonomi di fasilitas publik tersebut," tambahnya.
Melihat respons positif tersebut, Dinas Perhubungan Jatim kini tengah mempersiapkan pengembangan Koridor 2 yang rencananya juga akan melewati Terminal Hamid Rusdi dan bergerak lurus menuju arah Kepanjen.
Ekspansi rute baru ini diproyeksikan akan mendominasi wilayah Kabupaten Malang dengan porsi operasional mencapai hampir 75 persen dari total jalur. Langkah ini dinilai sangat strategis untuk membuka isolasi transportasi dan memicu pertumbuhan ekonomi baru di sektor hilir.