SURABAYA l Roha news – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menegaskan pentingnya komitmen kuat (goodwill) dari pemerintah lintas sektor untuk mengurai persoalan ketimpangan di Pulau Madura. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, usai menggelar diskusi dua arah bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) asal Fakultas Keguruan.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan mahasiswa menyoroti persoalan mendasar mengenai belum meratanya akses pendidikan, terutama pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di salah satu kabupaten di Madura, yakni Bangkalan.
"Rekan-rekan mahasiswa menemukan adanya ketimpangan yang nyata antara jumlah SMA yang tersedia dengan kebutuhan riil masyarakat saat ini. Terlebih dengan diterapkannya sistem domisili (zonasi) sekarang, kondisinya dinilai seolah tidak sesuai dengan lanskap demografi yang ada di lapangan," ujar Puguh Wiji Pamungkas saat ditemui setelah agenda diskusi pada Senen ( 13/7/2026).
Selain persoalan akses institusi pendidikan, isu klasik mengenai disparitas pembangunan antara Pulau Madura dengan Ibu Kota Provinsi, Surabaya, turut menjadi bahasan hangat. Menurut Puguh, pembangunan ini memerlukan intervensi kebijakan yang strategis agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terakselerasi.
"Jika salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka seluruh instrumen pendukung yang menentukan indikator IPM tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu. Di sinilah goodwill politik arah pembangunan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Pusat sangat diuji," tegas sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim.
Puguh juga memberikan apresiasi terhadap langkah taktis Pemerintah Pusat yang telah menghadirkan universitas negeri di Madura melalui UTM di Bangkalan. Kebijakan tersebut dinilai sebagai intervensi positif yang mampu mendongkrak kualitas pendidikan tinggi regional, meski harus terus diimbangi oleh kebijakan sektoral lainnya yang berkesinambungan.
Di sisi lain, dalam ruang dialog tersebut mahasiswa turut menyampaikan kritik tajam terkait efektivitas program pusat berinisial MBG. Berdasarkan kacamata analitis mahasiswa sebagai kaum akademis, program tersebut dinilai belum mampu menjawab tantangan pendidikan secara faktual di lapangan, khususnya di wilayah Madura.
Mahasiswa memandang program MBG masih terlampau jauh dari ekspektasi untuk memenuhi unsur-unsur esensial dalam membangun pondasi pendidikan di daerah.
Menanggapi berbagai dinamika tersebut, Politisi asal Dapil Malang Raya ini menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar formalitas penyerapan aspirasi secara pasif, melainkan sebuah ruang dialektika yang produktif.
"Pertemuan ini berjalan sangat interaktif melalui diskusi dua arah. Rekan-rekan mahasiswa menyampaikan pertanyaan kritis dan konstruktif, dan kami memberikan jawaban serta solusi taktis sesuai dengan kapasitas legislatif yang kami miliki," pungkas Abah Puguh .