SURABAYA l Roha news – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari bidang hukum dan pemerintahan , Iwan Junaih atau yang akrab disapa Gus Iwan, menyatakan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Kondisi ini dinilai sudah memasuki tahap yang sangat mengkhawatirkan dan berdampak langsung pada kelebihan muatan atau overcapacity di lembaga pemasyarakatan (lapas).
Berdasarkan data yang diterima dari Divisi Pemasyarakatan beberapa bulan lalu, kapasitas lapas di Jawa Timur saat ini sudah melonjak hingga dua kali lipat dari batas ideal.
"Kapasitas penjara di Jawa Timur itu idealnya diisi sekitar 13 ribu narapidana. Namun saat ini, kondisinya memprihatinkan karena terisi hampir 26 ribu orang. Lebih mirisnya lagi, hampir 50 persen dari jumlah tersebut merupakan warga binaan kasus narkoba, dan setengahnya berada di usia produktif, yakni 21 tahun ke bawah," ungkap Gus Iwan pada Senen ( 13/7/2026 ).
Merespons mengenai urgensi penganggaran untuk penambahan atau perluasan gedung lapas baru, Komisi A DPRD Jatim justru mengambil langkah berbeda.
Gus Iwan menegaskan bahwa fokus legislatif saat ini adalah mendesak pemerintah untuk memperbanyak pusat rehabilitasi, bukan menambah bangunan penjara. Menurutnya, pecandu dan korban narkoba pada hakikatnya merupakan orang sakit yang harus disembuhkan melalui pendekatan medis dan psikologis agar tidak kembali terjerumus.
Anggota Fraksi NesDem DPRD Jatim ini juga menyoroti keterbatasan fasilitas penanganan yang ada saat ini. Ia menilai pusat rehabilitasi yang ada sekarang sebenarnya sudah berfungsi layaknya rumah sakit khusus narkoba, namun secara kuantitas jumlahnya masih sangat terbatas di daerah-daerah.
Oleh sebab itu, Komisi A berkomitmen penuh untuk mendorong pemerintah daerah agar memaksimalkan kemampuan fiskal yang dimiliki guna memperbanyak pembangunan rumah-rumah rehabilitasi di berbagai titik wilayah Jawa Timur.
Masifkan Program P4GN Melalui Sinergi Lintas Sektor
Selain fokus pada pemulihan korban, Gus Iwan menyerukan gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat atau stakeholder untuk menekan angka peredaran narkoba serendah mungkin, dengan target jangka panjang mewujudkan Jawa Timur bersih narkoba.
Fraksi NasDem menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari dunia pendidikan dan dunia usaha. Sektor pendidikan didorong untuk merumuskan kurikulum khusus anti-narkoba sejak dini, sementara pihak perusahaan diminta aktif memantau serta menjaga para karyawannya agar tidak terlibat dalam jaringan barang haram tersebut.
Di samping itu, penguatan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) harus terus dimasifkan ke tingkat akar rumput. Gus Iwan mendesak agar program P4GN tidak sekadar menjadi formalitas kegiatan sosialisasi semata, melainkan menjelma sebagai ruang sinergi nyata yang mengikat tokoh agama, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum secara berkesinambungan.
Politisi asal Dapil Lamongan dan Gresik ini menambahkan bahwa meskipun target untuk mencapai zero narkoba seketika bukan hal yang mudah, semua pihak harus berupaya menekan angka ini agar minimal berada di posisi stagnant atau tidak bertambah. Langkah intervensi harus dilakukan secara konsisten agar tren kasus terus menurun demi menyelamatkan masa depan generasi muda di Jawa Timur.